Konflik berkepanjangan di Papua terus menjadi perhatian nasional. Di tengah situasi yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, dukungan dari berbagai pihak terus dibutuhkan, termasuk dari lembaga legislatif. Salah satu elemen yang menyatakan kesiapan untuk turut serta dalam penyelesaian masalah Papua adalah MPR for Papua, sebuah kelompok lintas fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat yang fokus pada isu-isu strategis di Bumi Cenderawasih.
Dalam pernyataan terbarunya, MPR for Papua menyatakan kesiapannya untuk bertindak, namun dengan satu catatan penting: mereka masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat guna memastikan sinergi dan efektivitas langkah yang akan diambil.
Kesiapan Politik, Menunggu Komando Eksekutif
Ketua MPR for Papua menyatakan bahwa pihaknya telah mengkaji berbagai opsi penyelesaian konflik, mulai dari pendekatan budaya, dialog kemanusiaan, hingga rekonsiliasi berbasis masyarakat adat. Namun, sebelum langkah konkret dilakukan, koordinasi dengan eksekutif dianggap krusial agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan atau mispersepsi publik.
“Kami siap bergerak. Tapi untuk menyatukan visi dan menjaga stabilitas, kami menunggu instruksi dan peta jalan dari pemerintah pusat. Konflik Papua bukan hanya soal keamanan, tapi soal keadilan dan kepercayaan yang harus dibangun bersama,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.
Fokus pada Solusi Damai dan Berkelanjutan
Alih-alih mengedepankan pendekatan militer atau represif, MPR for Papua menegaskan bahwa solusi damai berbasis dialog dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas utama. Mereka menekankan pentingnya melibatkan tokoh adat, pemuda Papua, organisasi gereja, dan kelompok masyarakat sipil dalam setiap proses penyelesaian konflik.
Isu-isu struktural seperti ketimpangan ekonomi, marjinalisasi sosial, dan akses pendidikan juga menjadi bagian penting dari agenda jangka panjang yang ingin diperjuangkan oleh MPR for Papua.
Menanti Kebijakan Terpadu dari Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat melalui kementerian terkait memang telah melakukan sejumlah langkah, seperti percepatan pembangunan melalui Otonomi Khusus (Otsus) jilid II, pemekaran provinsi baru, serta penguatan aparat keamanan. Namun, hingga kini belum ada sinyal pasti terkait peran legislatif dalam kerangka solusi nasional untuk Papua.
MPR for Papua berharap ada pembentukan satuan kerja terpadu atau task force yang melibatkan unsur eksekutif dan legislatif, agar solusi Papua benar-benar dirancang secara menyeluruh, inklusif, dan menyentuh akar persoalan.
Harapan untuk Papua yang Damai dan Sejahtera
Papua merupakan bagian integral dari Indonesia dengan kekayaan alam, budaya, dan potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Namun, selama konflik dan ketidakpercayaan terus berlanjut, pembangunan yang adil dan merata akan sulit terwujud.
Dengan adanya komitmen dari MPR for Papua dan kesiapan mereka untuk turun langsung, banyak pihak berharap bahwa kolaborasi antara lembaga negara bisa menjadi titik balik menuju Papua yang damai, aman, dan sejahtera.
Kesiapan MPR for Papua untuk terlibat aktif dalam penyelesaian konflik adalah langkah positif di tengah kebuntuan yang terjadi. Namun, efektivitas tindakan tersebut sangat bergantung pada arah kebijakan pemerintah pusat. Diperlukan keberanian politik dan kepekaan sosial agar Papua tidak hanya menjadi target pembangunan fisik, tapi juga rumah bagi perdamaian dan keadilan yang hakiki.
