Isu penggunaan dana bantuan sosial (bansos) untuk judi online kembali memanas setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap temuan mengejutkan: sekitar 571 ribu penerima bansos diduga menggunakan dana yang mereka terima untuk bermain judi online.

Temuan ini sontak memicu keprihatinan publik, mengingat dana bansos seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok masyarakat rentan, bukan dihamburkan untuk aktivitas ilegal yang merugikan diri sendiri dan keluarga.

Ketua DPR Angkat Suara, Desak Pemerintah Tindak Tegas
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menanggapi serius temuan tersebut dengan meminta pemerintah segera bertindak tegas dan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait dugaan 571 ribu penerima bansos yang bermain judi online. Puan menegaskan, bansos adalah hak rakyat yang harus digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup, bukan untuk perjudian.

“Kami mendesak pemerintah untuk segera melakukan pengecekan dan verifikasi data secara menyeluruh agar bansos tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang merusak masa depan penerimanya,” ujar Puan dalam keterangan pers, Jumat (11/07).

Minta Evaluasi Sistem Penyaluran Bansos
Selain meminta penelusuran, Ketua DPR juga mendorong pemerintah untuk mengevaluasi sistem penyaluran bansos agar lebih tepat sasaran, termasuk memanfaatkan teknologi untuk memantau penggunaan dana bansos secara akuntabel.

“Jika ditemukan penerima yang terbukti menggunakan dana bansos untuk berjudi, perlu diberikan sanksi tegas, bahkan evaluasi ulang kelayakan mereka sebagai penerima bansos,” tegas Puan.

PPATK: Aliran Dana Mencurigakan Terpantau Jelas
Sebelumnya, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan pola transaksi mencurigakan dari rekening penerima bansos yang digunakan untuk deposit ke situs judi online. Menurut Ivan, pola transaksi ini terdeteksi dari jumlah setoran yang dilakukan secara berkala ke rekening pihak ketiga yang terhubung dengan platform judi online.

“Kami telah menyampaikan laporan ini kepada pemerintah dan instansi terkait agar segera ditindaklanjuti,” kata Ivan.

Publik Desak Tindakan Tegas
Temuan ini menuai reaksi keras dari publik yang mendesak agar bansos benar-benar diawasi ketat agar tidak disalahgunakan. Publik juga mendukung langkah DPR dalam mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan memperketat penerima bansos agar dana rakyat ini tepat guna untuk kebutuhan masyarakat rentan, bukan justru dimanfaatkan untuk judi online.

Bansos untuk Kebutuhan, Bukan Perjudian
Kasus ini menjadi pengingat bahwa literasi keuangan masyarakat penerima bansos perlu ditingkatkan agar mereka mampu menggunakan dana bantuan dengan bijak. Pemerintah dan DPR diharapkan bersinergi agar bansos tidak hanya sampai ke tangan penerima tepat waktu, tetapi juga tepat guna, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan, bukan malah terjebak dalam judi online yang merusak masa depan mereka.