7 Juta Dicoret dari Daftar Bansos: Ini Langkah Pemerintah Menyasar Penerima yang Tepat
Pemerintah Indonesia kembali melakukan gebrakan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Sebanyak 7 juta lebih penerima bantuan resmi dicoret dari daftar, menyusul langkah evaluasi dan validasi data yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Langkah ini diambil demi memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang paling membutuhkan.
Mengapa 7 Juta Penerima Dicoret?
Pemutakhiran data ini merupakan bagian dari upaya pembersihan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Seiring dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, banyak data penerima bansos yang dianggap sudah tidak relevan atau tidak layak. Beberapa nama yang dicoret antara lain karena:
• Penerima telah meninggal dunia
• Pindah domisili atau ganda data
• Status ekonomi membaik
• Tercatat sebagai ASN, TNI/Polri, atau pekerja formal lainnya
Langkah ini tidak hanya menyasar penertiban data, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos.
Digantikan oleh yang Lebih Layak
Seiring penghapusan data yang tidak valid, pemerintah juga menambahkan jutaan penerima baru yang dinilai lebih berhak. Proses ini dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan verifikasi.
Kini, penerima bansos diprioritaskan bagi mereka yang:
• Berada dalam kondisi ekonomi rentan
• Tidak memiliki penghasilan tetap
• Terdampak pandemi atau PHK
• Tinggal di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)
Digitalisasi dan Teknologi: Pilar Baru Validasi Data
Untuk mendukung akurasi, pemerintah mulai mengandalkan teknologi informasi dalam memverifikasi data. Penggunaan aplikasi Cek Bansos, sistem daring DTKS, serta integrasi dengan NIK dan NIKK membuat pendataan kini jauh lebih ketat dan transparan.
Kemensos juga menjalin sinergi dengan Dukcapil, Bappenas, dan instansi lain untuk menyinkronkan data lintas sektor.
Menuju Penyaluran Bansos yang Lebih Adil
Pembersihan data ini merupakan refleksi dari keseriusan pemerintah dalam menjalankan prinsip keadilan sosial. Dengan memastikan bantuan tepat sasaran, program bansos tidak hanya menjadi alat distribusi uang, tetapi juga instrumen pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.
Meski proses ini tidak lepas dari tantangan—seperti potensi protes atau ketidaksesuaian data di lapangan—pemerintah menjanjikan mekanisme pengaduan terbuka bagi masyarakat yang merasa berhak tapi belum terdata.
Bansos untuk yang Benar-Benar Butuh
Penghapusan 7 juta penerima bansos bukan semata soal pengurangan, tetapi bentuk penyempurnaan sistem agar lebih inklusif, akurat, dan berdampak nyata. Dalam kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, memastikan bansos diterima oleh mereka yang tepat adalah langkah strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat jaring pengaman negara.
